Tragedi Nasi Gratis, Sindrom "Darmaji" dan Hipokrisi Amplop pemilu

Ilustrasi empat panel komik yang membandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pelajar, warung nasi murah, kebiasaan darmaji di kantin sekolah, dan praktik politik uang atau serangan fajar di TPS pemilu.

Saat kita mendengar kata "Makan Bergizi Gratis" (MBG), pikiran publik sering kali langsung tersugesti pada hal-hal negatif :

• keracunan makanan,
• dapur yang jorok, 
• atau sekadar ajang menghamburkan anggaran. 

Program ini terlanjur diselimuti stigma, diperparah oleh masifnya pemberitaan tentang insiden keracunan hingga potensi korupsi oknum di dalamnya. Namun, jika kita mau jujur membongkar isi kepala kita sendiri, akar dari skeptisisme itu bermuara pada satu hal: "Gratis".

Dalam alam bawah sadar masyarakat kita, sesuatu yang gratis cenderung dimaknai sebagai sesuatu yang kurang bernilai, tidak bermanfaat, dan layak diremehkan. Mari kita bandingkan sikap kita terhadap MBG dengan sikap kita saat makan di rumah makan murah. Katakanlah Keduanya jelas berbeda; yang satu program pemerintah, yang satu milik pribadi pelaku usaha.

Namun, ada satu kesamaan mutlak: keduanya menyajikan makanan yang pada akhirnya dibiayai oleh uang kita juga, MBG diambil dari anggaran negara yang notabene uang rakyat, sementara di warung murah kita mengeluarkan uang secara langsung dari dompet kita.

Anehnya, perlakuan kita bagai bumi dan langit. Terhadap MBG, kita mendadak menjadi kritikus makanan dan auditor kesehatan tingkat dewa. Kita mencecar:

Apakah bahannya bagus? Apakah dapurnya higienis? Apakah semuanya sehat?

Namun, apakah pertanyaan kritis serupa kita ajukan saat melahap makanan di warung berharga miring tersebut? Tentu kita semua tahu jawabannya.

Tulisan ini sama sekali tidak memposisikan diri untuk membela pemerintah atau menjadi pendukung program tersebut. Menutup mata pada kelemahan teknis pelaksanaan MBG tentu keliru, tetapi menyimpulkan bahwa program ini seratus persen salah dan tidak memiliki manfaat nyata adalah sebuah penyederhanaan yang lahir dari kemalasan berpikir.

Masyarakat kita terlalu mudah digiring oleh informasi yang berkembang tanpa benar-benar menggunakan pikirannya sebagai penambah nilai validitas terhadap apa yang benar dan salah.

Kita gemar mengkritik program hanya karena riak-riak kekurangannya, namun abai melihat realitas di akar rumput. Bagi keluarga kurang mampu, program ini adalah penyelamat anggaran harian. Uang jajan dan makan anak di sekolah bisa dipangkas, tersisa hanya untuk ongkos transportasi. Sehingga anak yang hanya memiliki ongkos saja tanpa uang tambahan sebagai uang jajan tetap masih bisa pergi dengan nyaman tanpa bayang bayang akan rasa lapar pada saat proses belajar berlangsung di sekolah. Jika ada anak yang menolak makanannya dan menolak pergi kesekolah tanpa uang jajan lebih sehingga pada akhirnya orang tua tetap harus mengeluarkan uang harian (ongkos dan uang jajan) seperti biasa, maka itu adalah persoalan karakteristik dan preferensi anak tersebut, bukan lantas menggugurkan esensi dari programnya.

Lebih jauh lagi, ada dimensi moral yang jarang disentuh. Dalam bahasa Sunda, ada istilah "Darmaji" atau dahar lima ngaku hiji (makan lima, mengaku satu saat membayar kepada penjual). Fenomena ketidakjujuran di kalangan anak-anak ini sering kali bukan lahir dari niat jahat, melainkan dari insting bertahan hidup: anak merasa lapar di sekolah, tapi tidak memiliki uang jajan yang cukup. Jika hal tersebut dibiarkan berkembang, "Darmaji" adalah tunas kecil korupsi di masa depan. Entah itu di ruang lingkup pemerintahan atau hanya di tempat kerja. Mengingat tindakan korupsi tidak hanya bisa terjadi di pemerintahan juga bisa terjadi di tempat kerja biasa, persoalannya bukan skala. Apapun itu, dimanapun itu, dan uang siapapun itu,. Tidakan korupsi tetapkan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang akan membawa dampak buruk pada sekitar.

MBG hadir menjadi salah satu faktor pendukung pemutus rantai itu kebiasaan itu. Perut yang kenyang menyelamatkan anak-anak kita dari dorongan berbuat tidak jujur akibat himpitan rasa lapar. Dalam kondisi kenyang anak bisa lebih berkonsentrasi pada saat proses pelajaran berlangsung. Karena tubuh mampu mensuplai energi yang di butuhkan oleh otak.

Sayangnya, nalar objektif seperti ini tertimbun oleh tradisi "ikut-ikutan" yang mengakar di masyarakat. Kita hidup di era di mana kebenaran seolah ditentukan oleh kuantitas suara yang bising. Bayangkan, di media sosial, tidak bermaksud menghakimi seperti yang sering kita lihat tidak sedikit warganet atau ibu-ibu muda yang mungkin saja belum memiliki dasar pemahaman terhadap batas tanggung jawab kepala negara atau definisi kebijakan publik, namun paling fasih mencaci maki karena mungkin terbawa arus. Tradisi latah ini sangat berbahaya. Dari rahim kebiasaan ikut-ikutan inilah fitnah dan pencemaran nama baik tumbuh subur tak terkendali. Sehingga banyak nya fitnah yang terlihat seperti sebuah kebenaran, hanya karena orang banyak mengatakan hal yang serupa.

Bagi mereka yang gemar mengkritik tanpa dasar, mari kita bedah sebuah kebijakan menggunakan tiga pilar utama: Niat, Tujuan, dan Metode. Sebagai individu yang berakal, kita wajib memahami ketiganya agar kita benar-benar tahu di mana kita berpijak. Apakah kita berdiri di pihak kebenaran, atau kita sekadar menjadi "wadah" bagi sebuah narasi yang diciptakan pihak tertentu? Jika kita hanya ikut-ikutan tanpa memahami letak kesalahan sesungguhnya, kita tak lebih dari sekumpulan massa yang menampung narasi tanpa kesadaran. Suara dari orang yang hanya menjadi "wadah" tidak bisa disertakan sebagai penambah kuantitas kebenaran.

Dalam kasus MBG, kita harus jernih. Sangat mungkin niat dan tujuan pemangku kebijakan sangat baik untuk masyarakatnya. Jangan sampai, hanya karena metode pelaksanaannya yang masih keliru entah karena kurangnya pengawasan atau mismanajemen kita menjadi buta dan secara serampangan mengaburkan niat serta tujuan baik di dalamnya. Kesalahan pada metode menuntut perbaikan sistem, bukan penghancuran tujuan.

Sikap kritis terhadap pengelolaan anggaran pemerintah memang sudah seharusnya dilakukan dan tidak boleh asal-asalan. Namun, menjadi lucu sekaligus miris ketika publik yang sedemikian cerewet menuntut akuntabilitas pada sepiring nasi gratis, justru mendadak amnesia pada saat pemilu tiba.

Ketika waktunya menentukan siapa orang yang akan kita percayakan untuk mengelola triliunan anggaran tersebut, kepedulian itu menguap begitu saja.

Pada saat penentuan awal di bilik suara, kita sering kali merasa yakin telah memilih orang yang tepat. Sayangnya, keyakinan itu bukan didasari oleh rekam jejak, melainkan hanya karena isi amplopnya memiliki nominal yang sedikit lebih besar dari kandidat lain. Kita terlalu sibuk menghitung jumlah amplop yang kita dapatkan, sampai-sampai kita lupa bertanya pada diri sendiri: apakah kita sudah memastikan bahwa orang yang kita pilih ini memang orang yang tepat?

Pada akhirnya, kita adalah masyarakat paradoks. Kita menuntut kualitas tak bercela untuk fasilitas gratis dari negara, tapi di saat yang sama, kita menggadaikan masa depan itu sendiri hanya demi recehan yang habis dalam sehari.

Menahan diri untuk tidak menanggapi sesuatu yang kita sendiri belum memahaminya lebih bijak dari pada memaksakan mengetik tanggapan yang di dasari perasaan sepontan yang tercipta setelah membaca atau mendengar sebuah informasi di media sosial.

Tanya Jawab: Membedah Cacat Logika Para Pengkritik MBG

Tanya:

Menyalahkan vendor saat kualitas makanan buruk adalah bentuk "cuci tangan" pemerintah. Bukankah pemerintah yang membuat kebijakan?

Jawab:

Ini bukan soal cuci tangan, melainkan penegasan tentang proporsi tanggung jawab. Tidak ada satu pihak pun yang dipaksa menjadi mitra atau vendor dalam program MBG. Para pelaku usaha ini masuk secara sukarela, bahkan rela mengeluarkan modal hingga miliaran rupiah karena melihat peluang bisnis. Saat mereka gagal menjaga standar operasional hingga menyajikan makanan basi, mengapa yang diserang secara membabi buta justru gagasan atau programnya? Tanggung jawab itu berlaku vertikal; dari pucuk pimpinan hingga pelaksana di tingkat paling bawah. Kegagalan eksekusi oleh mitra bisnis tidak lantas mengubah kebijakan utamanya menjadi sebuah kesalahan absolut.

Tanya:

Niat baik saja tidak cukup. Jika aplikasinya di lapangan gagal dan merugikan, pemerintah tetap harus disalahkan sepenuhnya.

Jawab:

Memang benar niat baik tidak bisa dijadikan tameng pembenaran, dan tidak ada yang membantah hal itu. Namun, memusatkan kesalahan secara buta pada penyelenggara utama atas setiap kecacatan di lapangan adalah logika yang cacat. Mari gunakan analogi sederhana: bayangkan pemerintah membuat program bagi-bagi motor gratis. Jika kemudian banyak penerima motor itu yang ugal-ugalan, mengalami kecelakaan, karena kurangnya kualitas dari motor itu sendiri, atau melanggar rambu lalu lintas, apakah kita juga akan menyalahkan pencipta program motor gratis tersebut?

Kegagalan pengguna atau pelaksana di lapangan menuntut evaluasi dan sanksi, bukan penghakiman serampangan terhadap gagasan utamanya.

Tanya:

Warga berhak mengkritik tajam MBG karena dibiayai oleh pajak, berbeda dengan warung makan di mana warga bebas memilih.

Jawab:

Fakta mutlaknya, baik makan di MBG maupun di warung makan sama-sama tidak ada unsur paksaan, dan keduanya sama-sama bermuara pada uang masyarakat. Yang satu melalui pajak, yang satu dari kantong pribadi secara langsung. Jika esensinya sama-sama mengeluarkan uang, mengapa responsnya bisa sangat berbeda? Jauh sebelum MBG ada, kasus keracunan dari jajanan atau warung makan sudah sering terjadi. Namun, penjual nakal tetap bisa berkembang biak karena publik abai dan memelihara standar ganda ini. Selain itu, kita harus membedakan antara "mengkritik" dan "mengeluh". Banyak pengeluh di media sosial yang bahkan belum memahami esensi program secara utuh. Sekadar mengeluh karena terbawa arus latah tidak lantas membuktikan bahwa apa yang dikeluhkan itu pasti sebuah kesalahan.

Tanya:

Praktik politik uang (amplop) saat pemilu tidak boleh dijadikan alasan bagi masyarakat untuk diam ketika melihat adanya potensi korupsi di program MBG.

Jawab:

Menjadikan isu korupsi sebagai landasan untuk menolak atau membubarkan sebuah program adalah titik awal dari sebuah kesesatan berpikir. Pertanyaannya: apakah potensi korupsi hanya monopoli program MBG? Tentu tidak. Korupsi bisa terjadi di sektor mana pun. Menghentikan program ini sama sekali tidak memberikan jaminan bahwa kasus korupsi di negeri ini akan ikut lenyap.

Justru kita harus kembali ke akar masalahnya. Para pengkritik berteriak soal korupsi, padahal banyak dari mereka ikut melanggengkan budaya suap amplop saat pemilu. Di sisi lain, MBG sejatinya memiliki visi krusial dalam pencegahan korupsi sejak dini. Program ini berupaya memastikan tidak ada lagi anak sekolah yang terpaksa bertindak tidak jujur, memanipulasi, atau melakukan "Darmaji" hanya karena perut mereka lapar dan tidak punya uang jajan.

Pemikiran yang jernih mengharuskan kita untuk meletakkan kesalahan tepat pada porsinya. Membedah suatu kebijakan publik tidak bisa dilakukan sekadar bermodalkan asumsi, ikut-ikutan tren media sosial, atau kepanikan massal atas kesalahan teknis di lapangan. Menjaga akuntabilitas negara adalah kewajiban mutlak, namun hal itu harus dilakukan dengan akal budi, objektivitas, dan tanpa menutup mata terhadap kemunafikan yang diam-diam masih kita rawat sendiri.

Lalu siapa yang salah si pengritik atau si penyanggah kritik??

Jika kita membedahnya secara objektif, sebenarnya tidak ada yang sepenuhnya salah, tetapi keduanya melihat dari dua lensa yang sama sekali berbeda. Ini bukan pertempuran antara hitam dan putih, melainkan benturan antara idealisme sistem bernegara dan realitas sosiologis masyarakat kita.

Si penjawab (pihak pro) sangat tepat dan tajam dalam membongkar kemunafikan sosial serta cacat logika publik. Terkadang benar bahwa masyarakat sering kali bersembunyi di balik tameng "kritis" padahal mereka hanya latah terbawa arus media sosial. Menghakimi dan menuntut pembubaran gagasan utama sebuah program yang nyatanya menyelamatkan anggaran harian keluarga miskin dan mencegah bibit mental "Darmaji" hanya karena ulah vendor yang ceroboh, adalah bentuk kemalasan berpikir. Terlebih lagi, pukulan soal hipokrisi "amplop pemilu" sukses menelanjangi standar ganda masyarakat.

Di ranah ini, si penjawab menang telak dalam menguliti karakter dan mentalitas pengkritik yang tidak konsisten.

Di sisi lain, si pengkritik juga tidak bisa dibilang sepenuhnya salah jika kita murni berbicara soal prinsip tata kelola. Pengkritik berdiri di atas fondasi akuntabilitas. Ketika sebuah program dibiayai oleh APBN (yang ditarik dari rakyat), wajar jika secara konstitusional publik menuntut agar negara tidak hanya bermodal niat baik, tetapi juga harus memiliki sistem pengawasan anti-bocor yang tidak bisa diakali oleh oknum vendor. Kegelisahan pengkritik terhadap risiko korupsi dan keracunan adalah alarm alami dalam demokrasi, terlepas dari fakta pahit bahwa sebagian dari mereka mungkin ikut menikmati serangan fajar saat pemilu.

Jadi, siapa yang sebenarnya paling salah dalam narasi ini? Yang paling salah adalah budaya koruptif yang sudah mengakar dan hilangnya rasa saling percaya di negeri ini.

Publik (pengkritik) menjadi sangat sinis, nyinyir, dan beringas karena mereka punya trauma kolektif; sudah terlalu sering dikhianati oleh oknum birokrasi, sehingga setiap program baru otomatis dicurigai sebagai proyek bancakan. Di saat bersamaan, si penjawab (pihak pro) menjadi muak karena kritik yang dilontarkan publik sering kali kehilangan objektivitas, dipenuhi standar ganda, dan lebih menyerupai amuk massa latah daripada evaluasi yang rasional.

Pada akhirnya, si penjawab dan si pengkritik sama-sama lelah hidup di ekosistem yang karut-marut. Tulisan ini justru mengambil peran penting di tengah kekacauan ini: bertindak sebagai cermin besar yang memaksa publik untuk berhenti sekadar menunjuk hidung pemerintah, dan mulai berani menertawakan kemunafikannya sendiri.

---

Ditulis Oleh

Satro Wardoyo

---