ANATOMI PARADOKS KONSTITUSI
 |
| Ilustrasi ketatanegaraan yang menunjukkan figur pejabat negara duduk di takhta yang ditopang oleh pilar Mahkamah Konstitusi (MK) yang runtuh dan berakar pelanggaran etik hakim, menampilkan timbangan keadilan antara validitas hukum dan legitimasi konstitusi yang cacat moral. |
Dalam anatomi sebuah negara hukum, keadilan substantif dan kepastian prosedural sering kali dipaksa berdiri di atas altar yang saling mengorbankan. Publik kerap terjebak dalam bias negativitas, berteriak menuntut kesempurnaan mutlak dari sebuah sistem, tanpa menyadari bahwa kerentanan dan celah adalah bagian yang tak terpisahkan dari apa pun yang berlaku di dunia ini. Sama seperti eksistensi siang dan malam yang bergantian menghuni ruang yang sama tanpa pernah benar-benar menghilang, kebaikan dan keburukan dalam sebuah sistem tata negara akan selalu berjalan berdampingan.
Ketika masyarakat hanya bertindak sebagai "wadah" yang latah menampung narasi massa tanpa menggunakan metodologi berpikir yang jernih, mereka akan gagal melihat konstruksi hukum secara utuh. Manifestasi paling kompleks dari benturan logika dan hukum ini terekam secara telanjang dalam krisis ketatanegaraan seputar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat pencalonan kepemimpinan nasional.
1. Antinomi Hukum dan Dogma "Final dan Mengikat" Fondasi utama pengadilan konstitusi bertumpu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menggariskan mandat absolut: putusan MK bersifat final dan mengikat (erga omnes) seketika setelah palu diketuk. Dogma ini didesain bukan untuk melindungi kesalahan hakim, melainkan demi kepastian hukum (rechtzekerheid). Jika putusan MK bisa dianulir, negara akan lumpuh, hasil pemilu tidak akan pernah pasti, dan undang-undang akan terus menggantung dalam kekacauan (state chaos).
Namun, sistem ini memendam paradoks bawaan ketika dijalankan oleh manusia fana. Dalam kasus Putusan 90, terjadi antinomi (benturan) hukum yang sangat tajam. Pasal 17 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mewajibkan hakim untuk mundur jika memiliki konflik kepentingan, dan jika dilanggar, putusannya batal demi hukum. Asas Nemo judex in causa sua (dilarang mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya) telah dilanggar secara telanjang.
Akan tetapi, hukum tata negara menganut asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah). UUD 1945 sebagai hukum tertinggi mengalahkan undang-undang biasa. Akibatnya, meski Majelis Kehormatan MK (MKMK) menghukum aktor pembuatnya karena pelanggaran etik berat, institusi tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk meruntuhkan perintah Konstitusi, sehingga produk putusannya tetap abadi dan sah. Keadilan substantif terpaksa dikorbankan demi menyelamatkan kepastian prosedur pemilu.
2. Evaluasi Filosofis: Memisahkan Tujuan Demokratis dari Metode yang Beracun Menolak menjadi sekadar massa yang bising, fenomena ini harus dibedah menggunakan tiga pilar logika: Niat, Tujuan, dan Metode. Jika kita jernih, tujuan dari putusan tersebut sesungguhnya bernilai demokratis, yakni membuka hak politik (hak dipilih) bagi generasi muda yang telah membuktikan kapasitasnya di tingkat daerah. Ini adalah bentuk perluasan open legal policy.
Namun, metode pelaksanaannya cacat secara fundamental karena hilangnya objektivitas psikologis sang hakim akibat hubungan kekerabatan. Kesalahan pada metode seharusnya menuntut perbaikan sistem, bukan penghancuran tujuan baik dari substansinya. Dalam yurisprudensi murni, cacat metode ini melahirkan doktrin Fruit of the Poisonous Tree (Buah dari Pohon yang Beracun). Kebenaran (hak politik) yang dibangun di atas ketidakbenaran institusi peradilan (pelanggaran etik) akan melahirkan kebenaran yang keracunan secara moral.
3. Menembus Tembok Asas Non-Retroaktif Melalui "Continuing Condition" Masyarakat yang menuntut pembatalan proses pencalonan di masa lalu akan selalu hancur saat membentur Pasal 28I UUD 1945 tentang asas non-retroaktif (hukum dilarang berlaku surut) dan asas ex nunc (berlaku ke depan). Tindakan penyelenggara pemilu (KPU) menerima pendaftaran dilindungi penuh oleh hukum positif yang sah saat itu.
Namun, nalar konstitusi yang merdeka menemukan sebuah lorong rahasia: menggeser target dari "proses pendaftaran di masa lalu" menjadi "status jabatan yang sedang diduduki hari ini". Konsep ini mendefinisikan kedudukan hasil kejahatan etik sebagai kecacatan yang terus berlanjut (continuing condition). Untuk mengeksekusinya, masyarakat harus menempuh jalur evolusi hukum dengan meminta MK (yang kini telah steril) merumuskan yurisprudensi atau "Batu Uji" baru yang menetapkan bahwa: duduk di kursi kekuasaan berlandaskan pelanggaran etik berat dari institusi peradilan adalah sebuah "perbuatan tercela" secara konstitusional.
4. Sinergi Pemakzulan dan Bayang-Bayang "Racun Permanen" Jika Batu Uji tersebut diterbitkan oleh MK, bola akan berpindah ke Senayan. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang hak istimewa untuk menggunakan Batu Uji tersebut sebagai dasar mendakwa sang pejabat, yang kemudian diadili kembali oleh MK dan dieksekusi pencopotannya oleh MPR.
Akan tetapi, jika skenario pemakzulan ini benar-benar terjadi, negara akan terjebak dalam sebuah paradoks konstitusional yang mematikan. Apabila seorang pejabat dilengserkan dengan dalil bahwa syarat pencalonannya bersumber dari produk hukum yang terbukti lahir dari pelanggaran etik hakim, maka seluruh presiden dan wakil presiden di masa depan akan mewarisi bayang-bayang dosa yang sama. Mengapa? Karena syarat pencalonan tersebut (aturan batas usia dan pengalaman) akan terus menjadi dasar hukum positif bagi setiap calon pemimpin sepanjang masa. Hukum dipaksa menghukum seseorang atas prosedur yang dinyatakan sah, sekaligus menanamkan preseden bahwa seluruh suksesi kepemimpinan di kemudian hari dibesarkan di atas fondasi yang beracun.
Kesimpulan Pada akhirnya, kerumitan anatomi konstitusi ini tidak bisa dipisahkan dari realitas sosiologis masyarakatnya. Hukum besi sosiologi menyatakan bahwa penguasa datang dari rakyat, dan nasib rakyat ditentukan oleh penguasanya. Kejahatan tingkat tinggi di struktur negara sesungguhnya berakar dari kejahatan-kejahatan kecil, kompromi moral, dan hipokrisi yang ditoleransi di halaman rumah masyarakat itu sendiri. Menuntut kualitas tata negara tanpa celah sambil terus menjadi "wadah" bagi narasi yang latah dan transaksional, adalah sebuah kemunafikan. Undang-undang dasar memiliki seluruh instrumen untuk mengejar keadilan, namun peluru hukum tersebut hanya akan meledak jika didorong oleh revolusi integritas dan akal sehat dari masyarakat serta wakil-wakilnya.
