Keberhasilan Pemimpin, atau Negeri yang Memang Sedang Berhasil?

Gambar Konseptual: Sebuah Gambaran untuk jabatan di tengah tengah hukum dan kepercayaan publik, Ilustrasi Infokuari

Kita sering mendengar sebuah kalimat yang terdengar sederhana:

"pemerintah berhasil membangun jalan", "pemerintah berhasil memberikan bantuan", "pemerintah berhasil meningkatkan pelayanan", atau "seorang pemimpin berhasil membawa perubahan".

Kalimat-kalimat seperti itu begitu sering digunakan hingga terkadang kita menerimanya tanpa berhenti untuk bertanya lebih jauh.

Kondisi yang Sebenarnya, ketika sebuah program negara berhasil dilaksanakan, Sebenarnya siapakah yang sedang berhasil?

Apakah keberhasilan itu sepenuhnya merupakan keberhasilan seorang pemimpin?

Ataukah pemimpin hanya menjadi salah satu bagian dari sebuah sistem yang sejak awal memang sudah berjalan?

Pertanyaan ini bukan untuk mengecilkan peran seorang pemimpin. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut diperlukan agar kita dapat memahami secara lebih adil bagaimana sebuah negara bekerja.

Seorang pemimpin memang mempunyai posisi yang sangat penting. Ia memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan, menetapkan prioritas, mengambil keputusan, mengoordinasikan aparatur, serta memastikan program pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, seorang pemimpin tentu dapat dinilai dari keputusan dan kebijakan yang dibuat selama menjalankan mandatnya.

Namun, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak berdiri di atas satu orang saja.

Di belakang sebuah keputusan terdapat lembaga. Di belakang lembaga terdapat aparatur. Di belakang pelaksanaan terdapat tenaga kerja, perencanaan, anggaran, aturan, pengawasan, serta masyarakat yang ikut menjalankan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial.

Sebuah jalan yang selesai dibangun, misalnya, bukan hanya hasil dari sebuah tanda tangan di atas dokumen kebijakan.

Ada perencanaan, penganggaran, proses pengadaan, tenaga ahli, pekerja lapangan, pengawasan, material, hingga masyarakat yang pada akhirnya menggunakan jalan tersebut.

Karena itu, ketika sebuah pembangunan berhasil dilakukan, menyebutnya sebagai keberhasilan pemerintahan dapat dipahami. Tetapi menganggap pembangunan tersebut sebagai pemberian pribadi seorang pemimpin adalah persoalan yang berbeda.

Negara dan pemimpin bukanlah dua hal yang sama.

Pemimpin menjalankan kewenangan dalam sebuah negara. Sementara sumber daya yang digunakan pemerintah pada dasarnya merupakan sumber daya publik yang dikelola berdasarkan hukum dan mekanisme negara.

Hal yang sama berlaku terhadap berbagai program bantuan dan pelayanan publik.

Ketika masyarakat menerima bantuan yang disalurkan melalui program pemerintah, bantuan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan dan pengelolaan anggaran negara atau daerah, sesuai dengan sumber pendanaannya.

Karena itu, masyarakat tidak sedang menerima hadiah pribadi dari seorang pejabat.

Masyarakat sedang menerima manfaat dari program publik yang dijalankan oleh negara.

Perbedaan cara melihat ini mungkin terlihat kecil, tetapi sebenarnya sangat penting.

Sebab jika setiap program pemerintah dipahami sebagai pemberian pribadi pemimpin, hubungan antara rakyat dan pemerintah dapat terlihat seperti hubungan antara seorang pemberi dengan orang yang menerima pemberian.

Padahal dalam negara yang berdasarkan hukum, hubungan tersebut jauh lebih kompleks.

Rakyat memiliki hak atas pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah memiliki kewajiban menjalankan fungsi pemerintahan. Pemimpin memperoleh mandat untuk mengelola kewenangan tersebut. Sementara anggaran negara digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, lebih tepat apabila seorang pemimpin mengatakan bahwa pemerintah mengelola dan menyalurkan anggaran untuk kepentingan masyarakat, daripada menggambarkan seluruh manfaat program negara sebagai pemberian pribadi.

Lalu dari mana sumber daya negara itu berasal?

Negara memperoleh penerimaan dari berbagai sumber yang diatur oleh hukum. Salah satunya adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Selain itu terdapat penerimaan negara bukan pajak, hasil pengelolaan kekayaan negara, serta berbagai sumber penerimaan lain yang sah.

Semua itu kemudian dikelola melalui sistem keuangan negara.

Maka ketika pemerintah membangun sekolah, memperbaiki jalan, menyediakan fasilitas kesehatan, memberikan bantuan sosial, atau menyelenggarakan pelayanan publik, sumber daya yang digunakan bukanlah semata-mata berasal dari kantong pribadi orang yang sedang memimpin.

Di sinilah masyarakat perlu memahami perbedaan antara pemilik kepentingan publik, pengelola negara, dan pelaksana kebijakan.

Pemimpin bukan pemilik negara.

Pemimpin adalah pihak yang memperoleh mandat untuk menjalankan sebagian kewenangan negara sesuai dengan jabatan dan aturan yang berlaku.

Karena mandat tersebut membawa tanggung jawab, seorang pemimpin juga memperoleh hak dan fasilitas yang ditentukan oleh hukum. Hal tersebut merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, bukan pemberian pribadi dari seorang pemimpin kepada dirinya sendiri.

Kalau dilihat dari sudut ini, jabatan publik sebenarnya mengandung sebuah hubungan tanggung jawab yang jelas.

Masyarakat mempercayakan kewenangan kepada negara melalui mekanisme konstitusional dan hukum. Negara memberikan kewenangan kepada pejabat sesuai dengan jabatan yang diembannya. Pejabat kemudian berkewajiban menggunakan kewenangan tersebut untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pemimpin seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa banyak proyek yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat.

Yang lebih penting adalah bagaimana proyek tersebut direncanakan, bagaimana anggarannya dikelola, apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, apakah pelaksanaannya sesuai aturan, serta apakah kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Seorang pemimpin dapat dikatakan berhasil bukan hanya karena ada bangunan yang berdiri.

Ia juga perlu dinilai dari kualitas keputusan yang dibuat, kemampuan memperbaiki pelayanan, ketepatan penggunaan anggaran, penguatan lembaga negara, serta dampak kebijakannya terhadap kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, keberhasilan sebuah negeri juga tidak seharusnya seluruhnya diberikan kepada satu figur.

Sebuah negara memiliki sejarah yang panjang.

Pemerintahan datang dan pergi. Kebijakan dapat berubah. Pemimpin berganti. Tetapi berbagai hasil pembangunan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tetap dapat digunakan dan dikembangkan oleh pemerintahan berikutnya.

Jalan yang dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya tetap dapat digunakan oleh masyarakat pada masa pemerintahan berikutnya.

Sekolah yang dibangun oleh pemerintahan terdahulu tetap menjadi tempat belajar bagi generasi berikutnya.

Rumah sakit yang telah berdiri tetap dapat memberikan pelayanan meskipun pejabat yang meresmikannya sudah tidak lagi memegang jabatan.

Artinya, keberhasilan sebuah negara pada suatu masa sering kali merupakan hasil dari proses yang berlangsung jauh lebih panjang daripada masa jabatan seorang pemimpin.

Pemimpin hari ini dapat melanjutkan pekerjaan yang dirintis sebelumnya.

Pemimpin berikutnya dapat memperbaiki kekurangan yang masih ada.

Pemimpin setelahnya dapat mengembangkan hasil yang telah tersedia.

Semua itu merupakan bagian dari kesinambungan sebuah negara.

Karena itu, mungkin kita perlu mengubah cara menggunakan kata "berhasil".

Ketika sebuah negara mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, mungkin yang tepat bukan hanya mengatakan bahwa seorang pemimpin telah berhasil.

Kita juga perlu melihat apakah institusi negara bekerja dengan baik, apakah aparatur menjalankan tugasnya, apakah masyarakat ikut berperan, dan apakah sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab.

Sebab negara bukanlah milik seorang pemimpin.

Negara juga bukan milik sebuah kelompok tertentu.

Negara adalah ruang bersama yang diatur berdasarkan hukum dan digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara luas.

Karena itu pula, kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak dipahami sebagai kebencian terhadap negara.

Justru kritik yang disampaikan dengan dasar yang jelas dapat menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengawasi penggunaan kewenangan publik.

Begitu pula sebaliknya, memberikan apresiasi terhadap sebuah kebijakan tidak berarti harus menganggap pemimpinnya sebagai satu-satunya sumber keberhasilan.

Kita dapat menghargai keputusan seorang pemimpin tanpa mengubahnya menjadi pemujaan terhadap pribadi.

Kita juga dapat mengkritik sebuah kebijakan tanpa harus merendahkan orang yang membuatnya.

Di sinilah kedewasaan dalam melihat pemerintahan menjadi penting.

Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang selalu dianggap sebagai pemberi.

Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu menjalankan mandat dengan baik.

Dan negara tidak membutuhkan masyarakat yang hanya pandai memuji atau mencela.

Negara membutuhkan masyarakat yang mau melihat, bertanya, mengawasi, dan memahami bagaimana kekuasaan serta sumber daya publik dikelola.

Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting mungkin bukan:

"Apa yang telah diberikan pemimpin kepada rakyat?"

Melainkan:

"Seberapa baik kewenangan dan sumber daya publik yang dipercayakan kepada pemerintah telah dikelola untuk kepentingan masyarakat?"

Pertanyaan itu tidak ditujukan kepada satu nama.

Tidak ditujukan kepada satu partai.

Tidak ditujukan kepada satu kelompok.

Pertanyaan itu ditujukan kepada setiap pemerintahan, siapa pun yang memegang mandatnya.

Sebab pemimpin dapat berganti.

Kebijakan dapat berubah.

Program dapat berganti nama.

Bahkan warna politik pemerintahan pun dapat berubah.

Namun tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat tetap berada di sana.

Dan mungkin di situlah ukuran keberhasilan yang sebenarnya.

Bukan seberapa besar seorang pemimpin terlihat sebagai pemberi, melainkan seberapa baik ia menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Karena pada akhirnya, yang harus terus hidup bukanlah nama seorang pemimpin, melainkan negara, hukum, institusi, dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Pendapat:

banyak diantara kita yang terkadang hanya peduli pada perkataan yang berjumlah satu atau dua kalimat saja, lalu menjadikan itu sebagai dasar untuk sebuah kesimpulan, tanpa di sadari lebih jauh bahwa "Slogan" yang bertengger di baliho baliho iklan di pinggir jalan isi nya juga hanya satu atau dua kalimat saja karena memang itu sebuah "SLOGAN" dan Slogan di ibaratkan sebuah kemasan yang membungkus isi, hampir selalu kita membutuhkan alat untuk mengupasnya. Mengubah nya menjadi serangkaian definisi definisi dan merangkum nya menjadi sebuah kesimpulan, Lalu melihat Apakah Itu Nyata Atau hanya Ilusi, Deklarasi atau promosi...

Ditulis Oleh

Sastro Prayogo